DPRD Sumut Desak Ketersediaan Anggaran Tambahan untuk Korban Kejahatan
Tayang: Rabu, 19 November 2025 17:47 WIB Baca tanpa iklan
Anggota DPRD dari Komisi A menilai bahwa situasi keamanan di Sumut yang masih diwarnai aksi begal, tawuran, dan kekerasan jalanan mengharuskan pemerintah memberikan perhatian khusus. Mereka mengatakan korban sering mengalami luka berat sehingga membutuhkan tindakan medis yang cepat, namun terkendala oleh aspek pembiayaan.
Menurut DPRD, tidak semua korban kriminalitas tercakup oleh program Universal Health Coverage (UHC) yang baru diluncurkan. Beberapa kasus menunjukkan adanya hambatan administrasi dan verifikasi yang membuat rumah sakit ragu untuk memberikan layanan tanpa jaminan biaya yang jelas.
Karena itu, DPRD meminta Pemprov Sumut menyiapkan pos dana tambahan sebagai mekanisme darurat. Anggaran ini diharapkan dapat langsung digunakan rumah sakit untuk menangani korban kejahatan sebelum proses administrasi UHC atau BPJS dipastikan.
Dewan juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan kepolisian untuk memastikan setiap korban kejahatan yang memerlukan pertolongan dapat langsung dirawat. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah risiko fatal yang dapat terjadi jika penanganan medis tertunda.
Selain itu, DPRD mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UHC. Mereka meminta adanya pembaruan regulasi agar layanan kesehatan gratis benar-benar bisa diakses tanpa pengecualian, terutama bagi korban kejahatan yang berasal dari keluarga kurang mampu.
DPRD berharap pemerintah provinsi segera merespons desakan ini dengan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan dukungan pembiayaan yang kuat, Sumatera Utara diharapkan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi warganya, termasuk mereka yang menjadi korban tindak kriminal.

Post a Comment